UNBK dan PROBLEMATIKANYA

Kamis, 07 Februari 2019 ~ Oleh Admin ~ Dilihat 625 Kali

Membaca berita koran Banjarmasin Post, Rabu, tanggal 6 Februari 2019, di halaman 10 , dengan judul berita “ Sofiani Berharap Listrik Tak Padam “ dan subjudul “ Disdik Targetkan UNBK Tingkat SMA Bisa 100 Persen”. Menurut berita koran ini, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan pasang target 100 persen dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA dan sederajat tahun ajaran 2018/2019. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan, M. Yusuf Effendi, mengatakan pelaksanaan UNBK  setingkat SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah se Kalsel harus 100 persen pada April 2018 “ Insya Allah Ujian Nasional Berbasis Pensil (UNKP) tidak ada. Kami buat UNBK semua.” ujar Yusuf Effendi.

Dengan adanya pernyataan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di atas, maka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan UNBK setingkat SMA sederajat se Kalimantan Selatan akan dilaksanakan nantinya di bulan April 2019. Sebuah pernyataan dari pejabat tinggi yang membidangi dunia pendidikan di Kalimantan Selatan, maka tentunya akan semakin meyakinkan masyarakat akan tekad Pemerintah Daerah untuk mensukseskan pelaksanaan UNBK di  Kalimantan Selatan.

Pertanyaannya, apakah tekad tersebut mendapat respon dan dukungan dari instansi lain yang tidak berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, seperti PLN?  Menyadari bahwa pelaksanaan UNBK selama ini masalah listrik menjadi momok tersendiri bagi penyelenggara dan peserta UNBK. Hal tersebut pernah diberitakan oleh koran Banjarmasin Post pada Selasa,10 April 2018 yang lalu, dengan judul berita di halaman 17 “ Siswa SMAN 6 Mendadak Hesteris”, dan subjudul “ Dua Kali Mati Lampu Saat UNBK”.  Dalam berita koran Banjamasin Post tersebut, bahwa ratusan siswa SMAN 6 Banjarmasin saat mengerjakan UNBK pada Senin, 9 April 2018,  sempat bingung dan pasrah. Pasalnya saat mengerjakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK secara tiba-tiba listrik mendadak padam, sehingga membuat kalang kabut peserta dan panitia. Akhirnya, ratusan peserta UNBK pun gaduh sambil berteriak-teriak.

Problematika selama UNBK dari tahun ke tahun memang selalu ada, namun yang paling dikhawatirkan adalah masalah pasokan listrik tersebut, terlebih lagi tahun 2019 ini semakin banyak sekolah yang menyelenggarakan UNBK, baik jenjang SMP/MTs maupun SMA sederajat.  Belum lagi problematika yang lain seperti, komputer yang tidak ada atau kurang, ruangan laboratorium komputer yang tidak refresentatif, sinyal atau jaringan internet yang tidak ada atau lelet, keamanan komputer, dan sebagainya.

Memang, bagi sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan UNBK dapat bergabung atau memimjam di sekolah lain, namun perlu biaya juga yang relatif banyak untuk transportasi, akomodasi, konsumsi,dan sebagainya bagi peserta dan guru pendamping UNBK. Hal ini juga pernah diberitakan oleh koran Banjarmasin Post, Sabtu, 19 Januari 2019, pada halaman 13 dengan judul “ Murid Menginap Enam Hari”, dan subjudul “ Semua SMP Tabalong Akan Terapkan UNBK”. Menurut koran ini, bahwa berbeda dengan tahun lalu, untuk tahun ini semua SMP di Kabupaten Tabalong direncanakan menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Untuk UNBK ini memang tidak semua SMP bisa menerapkan secara mandiri dan masih ada yang ikut menumpang di sekolah lain. Saat ini di Tabalong terdata ada sebanyak 58 SMP dan tahun lalu yang melaksanakan UNBK hanya mencapai 25 %.

Problematika dalam penyelenggaraan UNBK diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi upaya memperbaiki penyelenggaraan UNBK ke depan, sehingga mutu pendidikan Indonesia akan semakin lebih baik lagi melalui proses penilaian pendidikan yang akurat dan terukur dengan baik, seperti melalui UNBK tersebut. Semoga.